PENGERTIAN KURS dan MACAM – MACAM KURS

NAMA                 :        Adam Febacashi P S

NPM / KELAS    :        21209274 / 4EB07

AK. INTERNASIONAL – PENGERTIAN KURS dan MACAM – MACAM KURS

A.        Pengertian Kurs

Nilai Tukar Mata Uang yang lainnya disebut Kurs, Menurut Paul R Krugman dan Maurice (1994 : 73) adalah Harga sebuah Mata Uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya.
Menurut Nopirin (1996 : 163) Kurs adalah Pertukaran antara dua Mata Uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua Mata Uang tersebut.
Menurut Salvator (1997 : 10) Kurs atau Nilai Tukar adalah Harga suatu Mata Uang terhadap Mata Uang lainnya.

Kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang dari sutu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, Karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Bila semua kondisi lainnya tetap, depresiasi mata uang dari suatu negara terhadap segenap mata uang lainnya (kenaikan harga valuta asing bagi negara yang bersangkutan) menyebabkan ekspornya lebih murah dan impornya lebih mahal. Sedangkan apresiasi (penurunan harga valuta asing di negara yang bersangkutan) membuat ekspornya lebih mahal dan impornya lebih murah.

Kurs sangat penting dalam pasar valuta asing (foreign excahange market). Walaupun perdagangan valuta asing berlangsung di berbagai pusat keuangan yang tersebar di seluruh dunia, teknologi telekomunikasi modern telah mempertautkan mereka menjadi sebuah rangkaian pasar tunggal yang beroperasi 24 Jam setiap hari. Salah satu kategori penting dalam perdagangan valuta asing adalah perdagangan berjangka (forword trading), di mana beberapa pihak sepakat mempertukarkan mata uang di waktu mendatang atas dasar kurs yang mereka sepakati. Sedangkan kategori lainnya, yakini perdagangan spot (spot trading) langsung melaksanakan pertukaran tersebut (ini biasanya untuk keperluan-keperluan mendesak atau praktis).

Oleh karena kurs merupakan harga relative dari dua set, maka layak biala kurs dianggap sebagai harga asset itu sendiri. prinsip dasar penetapan harga asset adalah bahwa nilai asset saat ini ditentukan oleh perkiraan daya belinya di masa mendatang. Dalam mngevaluasi asset, para penabung (investor) selalu memperlihatkan aspek perkiraan imbalan (rate of return) yang dibuahkan asset itu, atau tingkat pertambahan nilai investasi yang tertanam dalam asset tersebut di waktu-waktu selanjutnya.Imbalan dari simpanan yang diperdagangkan di pasar valuta asing ditentukan oleh suku bunga (interest rate) dan perkiraan perubahan kurs.

Keseimbangan dalam pasar valuta asing mensyaratkan adanya kondisi interest parity, yakni suatu kondisi di mana berbagai simpanan dalam mata uang apa pun menawarkan perkiraan imbalan yang sama besarnya (bila diukur atau dihitung dengan satuan yang sama). Bila suku bunga dan perkiraan kurs masa mendatang tetap, kondisi interest parity menjamin adanya keseimbangan kurs. Kurs yang tengah berlaku juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan atas perkiraan kurs untuk waktu mendatang. Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan perkiraan kurs dolar/DM untuk masa yang akan datang, maka jika suku bunga tetap, kurs dolar/DM yang tengah berlaku akan meningkat.

Kurs dapat pula disebut sebagai perbandingan nilai. Dalam pertukaran dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang disebut dengan kurs.

B. Macam-macam kurs

a. Kurs  beli,  yaitu  kurs  yang  digunakan  apabila  bank atau  money  changer membeli valuta asing atau apabila kita akan menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah.

b. Kurs  jual,  yaitu  kurs  yang  digunakan  apabila  bank atau  money  changer menjual  valuta  asing  atau apabila kita  akan  menukarkan  rupiah  dengan valuta asing yang kita butuhkan.

c. Kurs tengah, yaitu  kurs antara kurs jual dan  kurs beli  (penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua).

C. Penentuan kurs dan faktor yang mempengaruhi

1. Kurs tetap

Dapat terjadi karena dua hal:
a.    kurs devisa tetap standar emas, yaitu dengan mengaitkan nilai suatu mata uang dengan emas.
Terdiri dari 4 macam kurs valuta asing, yaitu:
1.    kurs paritas arta yasa, menunjukkan perbandingan berat emas yang diperoleh dengan menukarkan satu satuan uang sebuah negara dengan satu satuan uang negara lain.
2.    kurs titik ekspor emas, yaitu kurs valuta asing tertinggi dalam sistem standar emas.
3.    kurs titik impor emas, yaitu kurs valuta asing terendah dalam sistem standar emas.
4.    kurs valuta asing yang terjadi, merupakan kurs yang bergerak naik turun di sekitar kurs paritas arta yasa.

b.    kurs devisa tetap standar kertas
pemerintah menetapkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara laindan berusaha mempertahankannya dengan berbagai macam kebijaksanaan.

2. Kurs bebas

Terjadi bila perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara laindibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik menarik kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem kurs bebas sering disebut sebagai kurs devisa mengambang.

3. Kurs mengambang terkendali

Disebut juga dengan kurs distabilkan. Kurs bebas seperti yang telah disebutkan di atas sering menimbulkan ketidaktentuan kurs valuta asing, sehingga negara diharapkan dapat menerapkan pengendalian atau penstabilan kurs pada batas yang wajar. Pada dasarnya dalam sistem mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga bebas bergerak naik maupun turun. Namun supaya tidak terjadi gejolak yang terlalu dahsyat, yang kriterianya ditentukan oleh Bank Sentral, pemerintah dapat campur tangansampai batas-batas tertentu.

Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dapat berupa:

a.    Mengambang bersih. Terjadi jika campur tangan pemerintah tidak langsung, yaitu dengan pengaturan tingkat bunga.

b.    Mengambang kotor. Terjadi jika campur tangan pemerintah secara langsung, yaitu dengan menjual atau membeli valuta asing.

Beberapa faktor yang berpengaruh pada perubahan kurs valuta asing, yaitu:

a.    Permintaan dan penawaran valuta asing

b.    Perubahan harga barang ekspor

c.    Inflasi

d.    Perubahan peraturan pemerintah

e.    Perkembangan perekonomian

f.    Pergeseran selera masyarakat ke barang impor.

Sumber :

http://zakyadzra.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html

http://matakristal.com/tag/macam-kurs/

OVERSTATEMENT & INFLASI

NAMA                 :        Adam Febacashi P P

NPM / KELAS    :        21209274 / 4EB07

AK. INTERNASIONAL – PENGERTIAN DAN DAMPAK OVERSTATEMENT & INFLASI

•  Pengertian Inflasi dan Overstatement

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
Overstatement menurut bahasa adalah pernyataan yang berlebih-lebihan. Overstatement di bidang ekonomi  contohnya dalam penyesuaian inflasi terhadap harga pokok penjualan dan beban depresiasi dirancang untuk menentukan laba, seperti dilaporkan agar tidak terjadi overstatement laba. Meskipun begitu akibat hubungan negatif antara inflasi lokal dan nilai valuta, perubahan kurs antara laporan keuangan saru dengan laporan keuangan yang lain yang berurutan , yang umumnya diakibatkan oleh inflasi (paling tidak selama satu periode tertentu), akan menyebabkan perusahaan merefleksikan paling tidak sebagian dampak inflasi (yaitu, penyesuaian-penyesuaian ganda, kerugian translasi yang telah tercermin dalam laba seperti dilaporkan sebuah perusahaan harus diperhitungkan sebagai bagian dari penyesuaian inflasi.

> Penggolongan Inflasi
• Berdasarkan asal-usulnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
• Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).
• Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :
  1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
  2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
  3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
  4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

> Penyebab terjadinya Inflasi
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan dan desakan produksi dan/atau distribusi. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan

• Dampak Inflasi dan Cara Mengatasinya

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.
Dampak positif:
    - Peredaran / perputaran barang lebih cepat.
    - Produksi barang-barang bertambah, karena keuntungan pengusaha bertambah.
    - Kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan investasi.
    - Pendapatan nominal bertambah, tetapi riil berkurang, karena kenaikanpendapatan kecil.
Dampak Negatif:
    - Harga barang-barang dan jasa naik.
    - Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang.
    - Menimbulkan tindakan spekulasi.
    - Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar.
    - Kesadaran menabung masyarakat berkurang.

• Dampak inflasi terhadap berbagai lapisan :
a. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
b. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada Pengusaha kecil).
c. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.


• Cara mengatasi inflasi
Usaha untuk mengatasi terjadinya inflasi harus dimulai dari penyebab terjadinya inflasi supaya dapat dicari jalan keluarnya. Secara teoritis untuk mengatasi inflasi relatif mudah, yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, mengurangi jumlah uang yang beredar.
Berikut ini kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi inflasi:
a. Kebijakan Moneter, diantaranya :
    - Politik diskonto
    - Operasi pasar terbuka
    - Menaikan cadangan kas
    - Kredit selektif
b. Kebijakan Fiskal, diantaranya :
    - Menaikkan tarif pajak
    - Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah
    - Mengadakan pinjaman pemerintah
c. Kebijakan Non Moneter, diantaranya :
    - Menaikan hasil produksi
    - Kebijakan upah
    - Pengawasan harga

Sumber : 
Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Teori Akuntansi-Edisi Revisi, cet.4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa4210/espa4210a/teori%20inflasi.htm

PEMBAHASAN PERSENTASI MENGENAI AKUNTANSI DI NEGARA INGGRIS

Nama       : Adam Febacashi P S
Npm        : 21209274
Kelas       : 4 EB 07

     Sebutkan karakteristik standar akuntansi Inggris?

·                     Regulator : CCAB (Consultative Committee of Accountancy Bodies), FRC (Financial Reporting Council), AIDB (Accountancy Investigation dan Discipline Board), POB (Professional Oversight Board) 

·                     Regulasi : Undang-Undang Perusahaan 1981 dan profesi akuntansi 

·                     Laporan keuangan : laporan direktur, akun laba dan rugi serta neraca, laporan arus kas, laporan keseluruhan laba dan rugi, laporan kebijakan akuntansi, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan laporan auditor. Perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan termasuk laporan gabungan, dan diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya.

2.      Adakah pengaruh sistem pemerintahan dan bentuk negara terhadap standar akuntansi Inggris?

Sistem pemerintahan dan bentuk negara di Inggris berpengaruh terhadap standar akuntansi. Pemerintah memiliki andil dalam penyusunan undang-undang pemungutan pajak. Dengan demikin perusahaan wajib melaporkan hasil kegiatan usahanya dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai denan standar yang telah ditetapkan.

3.      Sebutkan 5 prinsip akuntansi sesuai UU th. 1981!

·                     Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.

·                     Aset dan Kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah.

·                     Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. 

·                     Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun. 

·                     Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.

4.      Sebutkan 6 dewan akuntansi kerajaan Inggris? 

Enam dewan akuntansi di Kerajaan Ingris berikut ini dihubungkan melalui Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB), yang dibentuk pada tahun 1970.

·                     The Institute of Chartered Accountants In England and Wales 

·                     The Institute of Chartered Accountants In England in Ireland 

·                     The Institute of Chartered Accountants In England in Scotland 

·                     The Association of Chartered Certified Accountants 

·                     The chartered Institute on Managemant Accountants 

·                     The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

5.      Sebutkan macam-macam laporan keuangan dan cara perhitungan akuntansi Inggris! 

Inggris memperbolehkan adanya metode akusisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas sehingga hampir tidak pernah digunakan. Di bawah metode akusisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari asset bersih yang diakusisi. Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang, atau menggunakan gabungan keduanya. Jadi, revaluasi tanah dan bangunan diperbolehkan. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya. Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Biaya provisi pension dan kepetingan pengunduran diri lainnya harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditunjukkan. Semua perusahaan inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS alih alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan, jadi inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan – perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga.

Akuntansi Di Australia

Nama                : Adam Febacashi P S

NPM                : 21209274

Kelas                : 4 EB 07

Tugas Kelompok

Australian Accounting Standards Board (AASB) adalah lembaga pemerintah Australia yang mengembangkan dan memelihara standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk entitas di sektor swasta dan publik dari ekonomi Australia.

AASB mempunyai tanggung jawab untuk membuat standar baik sektor publik maupun sektor pribadi dan bebas untuk mencari tim dan staf. The AASB menggunakan kerangka kerja konseptual, yang meliputi Laporan Akuntansi Konsep (SAC 1 Definisi Pelapor dan SAC 2 Tujuan Tujuan Umum Pelaporan Keuangan) yang dikembangkan oleh mantan AASB dan Sektor Publik Dewan Standar Akuntansi (PSASB), untuk mengevaluasi usulan standar akuntansi.

Berdasarkan Corporations Act 2001 Australia, banyak entitas harus menerapkan Standar Akuntansi Australia ketika menyiapkan laporan keuangan mereka. Beberapa entitas sektor publik wajib menerapkan Standar Akuntansi Australia dengan salah satu undang-undang Persemakmuran, negara bagian atau wilayah, melalui petunjuk khusus untuk pembuat atau pelaporan kerangka kerja yang ditetapkan pedoman atau peraturan.

Anggota CPA Australia, The Institute of Chartered Accountants di Australia dan National Institute Akuntan memiliki kewajiban profesional untuk mengambil semua langkah yang wajar dalam kekuasaan mereka untuk memastikan bahwa entitas dengan yang mereka terlibat sesuai dengan Standar Akuntansi Australia ketika mempersiapkan keuangan mereka untuk tujuan umum laporan.

Sejak tahun 2002, AASB mengadopsi Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005. Pada bulan Juli 2004, AASB mengadopsi sejumlah standar yang berlaku dari tahun 2005, termasuk:

·         Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi Standar IASB

·         Standar AASB yang mendukung Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi IASB

·         Standar AASB Lain yang berlaku untuk entitas jenis tertentu

GAAP Australia dibuat untuk membantu pengguna antara lain, pemerintahan, auditor, pengguna, regulator, akademisi, dan mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini penulis bermaksud menyajikan data yang didapat dari Kementerian Keuangan Australia mengenai standar akuntansi akrual

Telah menganut basis Akrual

Periode Pelaporan: 1 Juli 20XX – 31 Juni 20XX

Standar:Setiap Tahun standarnya dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan atas pengelolaan AASB. Untuk pelaporan keuangan pemerintahan mengacu pada: AASB 1049-Whole of Government and General Government Sector Financial Reporting. Asumsi diambil periode pelaporan: “1 Juli 2010 s.d. 31 Juni 2011”

Standar Akuntansi yang digunakan untuk periode 1 Juli 2010 s.d. 31 Juni 2011: 1.      AASB 1 First-time Adoption of Australian Accounting Standards – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 2 Share-based Payment – July 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010 1.      AASB 3 Business Combinations – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 4 Insurance Contracts – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources – December 2007 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 1.      AASB 7 Financial Instruments: Disclosures – June 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 8 Operating Segments – December 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 101 Presentation of Financial Statements – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 102 Inventories – June 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009 1.      AASB 107 Statement of Cash Flows – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 108 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – December 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 110 Events after the Reporting Period – December 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 111 Construction Contracts – June 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009 1.      AASB 112 Income Taxes – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 116 Property, Plant and Equipment – June 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009 1.      AASB 117 Leases – June 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010 1.      AASB 118 Revenue – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 119 Employee Benefits – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 120 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance – July 2008 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 1.      AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 123 Borrowing Costs – June 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009 1.      AASB 124 Related Party Disclosures – December 2009 (Principal) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 127 Consolidated and Separate Financial Statements – July 2008 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009 1.      AASB 128 Investments in Associates – June 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2010 1.      AASB 129 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies – June 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009 1.      AASB 131 Interests in Joint Ventures – June 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2010 1.      AASB 132 Financial Instruments: Presentation – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 133 Earnings per Share – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 134 Interim Financial Reporting – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 136 Impairment of Assets – June 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010 1.      AASB 137 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 138 Intangible Assets – June 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009 1.      AASB 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 140 Investment Property – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 141 Agriculture – October 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009 1.      AASB 1004 Contributions – December 2007 (Principal) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008 1.      AASB 1023 General Insurance Contracts – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 1031 Materiality – December 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 1038 Life Insurance Contracts – October 2010 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011 1.      AASB 1039 Concise Financial Reports – June 2009 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009 1.      AASB 1048 Interpretation of Standards – June 2010 (Principal) Applies to reporting periods ending on or after 30 Jun 2010 1.      AASB 1049 Whole of Government and General Government Sector Financial Reporting – September 2008 (Compilation) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 1.      AASB 1050 Administered Items – December 2007 (Principal) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008 1.      AASB 1051 Land Under Roads – December 2007 (Principal) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008 1.      AASB 1052 Disaggregated Disclosures – December 2007 (Principal) Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008 1.      AAS 25 Financial Reporting by Superannuation Plans – December 2005 (Compilation) Applies to reporting periods ending on or after 31 Dec 2005

Penerapan Akrual :Mengakui aset, kewajiban, pendapatan,biaya dan arus kas dari semua entitas di bawah kontrolpemerintah

Komponen Laporan Keuangan : 1.      Statement of Comprehensive Income 2.      Neraca 3.      Laporan Arus kas 4.      Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan ·         Laporan Perubahan Ekuitas secara terpisah, tidak diperlukan

Laporan mengenai anggaran seluruh entitas pemerintahan dan GGS disajikan ke parlemen, seluruh laporan keuangan pemerintah dan GGS harus mengungkapkan: ·         Laporan Anggaran; dan ·         Penjelasan varians (realisasi) antara jumlah aktual yang disajikan di muka laporan keuangan dan jumlah anggaran yang sesuai.

Idem

Statement of Comprehensive Income 1.      Revenue from Transactions ®     Taxation revenue ®     Other revenue ·         Interest, other than swap interest ·         Dividends and income tax from other sector entities ·         Dividends from associates (part of share of net profit/(loss) from associates) ·         Sales of goods and services ·         Other current revenues 1.      Expenses from Transactions ®     Employee benefits expense ·         Wages, salaries and supplements ·         Superannuation ®     Use of goods and services ®     Depreciation ®     Interest, other than swap interest and superannuation interest expenses ®     Subsidy expenses ®     Grants ®     Social benefits ®     Income tax expenses ®     Superannuation net interest expenses 1.      Other Economic Flows – Included in Operating Result ®     Other revenue ·         Net swap interest revenue ·         Dividends from other sector entities ®     Net foreign exchange gains/(losses) ®     Net gain on sale of non-financial assets ®     Net gain on financial assets or liabilities at fair value through operating result ®     Net actuarial gains ®     Amortisation of non-produced assets ®     Doubtful debts ®     Share of net profit/(loss) from associates, excluding dividends OPERATING RESULT 1.      Other Economic Flows – Other Non-owner Changes in Equity ®     Revaluations ®     Net gain on equity investments in other sector entities measured at proportional share of the carrying amount of net assets/(liabilities) ®     Net gain on financial assets measured at fair value

Unsur-unsur Laporan Perubahan Ekuitas: 1.      Surplus/Defisit-Lo 2.      Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: ®     Koreksi Nilai Persediaan ®     Selisih Revaluasi Aset Tetap ®     Lain-Lain

Statement of Financial Position: 1.      Finansial Assets ®     Cash and deposits ®     Accounts receivable ®     Securities other than shares ®     Loans ®     Advances ®     Shares and other equity 1.      Non Finansial Assets ®     Produced assets ·         Inventories ·         Machinery and equipment ·         Buildings and structures ·         Intangibles ·         Valuables ®     Non-produced assets ·         Land ·         Intangibles 1.      Liabilities ®     Deposits held ®     Accounts payable ®     Securities other than shares ®     Borrowing ®     Superannuation ®     Provisions 1.      Equity

Statement of Cash Flows: 1.      Cash Flows from Operating Activities ®     Cash received ·         Taxes received ·         Sales of goods and services ·         Interest, excluding swap interest ·         Dividends from associates ·         Other receipts ®     Cash paid ·         Payments to and on behalf of employees ·         Purchases of goods and services ·         Interest, excluding swap interest ·         Subsidies ·         Grants ·         Social benefits ·         Other payments 1.      Cash Flows from Investing Activities ®     Non-Financial Assets ·         Sales of non-financial assets ·         Purchases of new non-financial assets ®     Financial Assets (Policy Purposes) ·         Sales of investments ·         Purchases of investments 1.      Cash Flows from Financing Activities ®     Cash received ·         Borrowing ·         Deposits received ·         Swap interest ·         Other financing ®     Cash paid ·         Borrowing ·         Deposits paid ·         Swap interest ·         Other financing

AASB 1049

Seluruh Pemerintah dan Sektor Pemerintahan umum (GGS) dalam pelaporan keuangannya menggunakan standar khusus Australia yaitu AASB 1049, yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Australia. Tujuan dari AASB 1049 adalah untuk menentukan persyaratan bagi pelaporan keuangan pemerintah dan GGS. Hal ini berlaku untuk periode laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2008.

Aplikasi (paragraf 2-6)

Berlaku untuk Seluruh Pemerintah dan Sektor Pemerintahan umum (GGS).

Laporan Keuangan untuk dipersiapkan (ayat 7-8)

·         Pemerintah harus mempersiapkan seluruh laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan GGS sesuai dengan standar ini

·         Pemerintah tidak bisa membuat pernyataan GGS keuangan tersedia sebelum keseluruhannya laporan keuangan pemerintah yang dibuat tersedia

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Australia (ayat 9-18)

·         Kecuali dinyatakan lain dalam standar ini, seluruh laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan GGS harus mengadopsi kebijakan akuntansi yang sama dan siap dengan cara yang konsisten dengan Standar Akuntansi yang berlaku lainnya Australia

·         ABS Manual GFS boleh diterapkan bilamana ABS manual GFS tidak akan bertentangan dengan Standar Akuntansi Australia

Penyajian dan Ruang Lingkup Laporan Keuangan GGS (paragraf 19-24)

Pemerintah menyajikan laporan keuangan GGS dan hanya mengkonsolidasikan entitas yang berada dalam GGS dengan menggunakan prosedur konsolidasi dalam 127 AASB Konsolidasi dan Laporan Keuangan Terpisah.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan GGS (paragraf 25-58)

Seluruh laporan keuangan pemerintah dan GGS terdiri dari:

·         Pernyataan Operasi;

·         Neraca;

·         Pernyataan Arus kas, dan

·         Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan serta penjelasan lainnya

·         Pernyataan terpisah mengenai perubahan ekuitas tidak diperlukan.

Informasi Anggaran (paragraf 59-65)

Laporan mengenai anggaran seluruh entitas pemerintahan dan GGS disajikan ke parlemen, seluruh laporan keuangan pemerintah dan GGS harus mengungkapkan:

·         Laporan Anggaran; dan

·         Penjelasan varians (realisasi) antara jumlah aktual yang disajikan di muka laporan keuangan dan jumlah anggaran yang sesuai.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Pada dasarnya, jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual, meskipun hampir sepenuhnya merupakan suatu diskresionari.

Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka nilai lebih yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Aktivitas atau Laporan Surplus/Defisit.

Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis dan komponen laporan keuangan.

ULASAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN AKRUAL PEMERINTAHAN USTRALIA

LRA dan SAL

SAP:

Sejatinya, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang mencerminkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berdasarkan anggaran yang ditetapkan. Sekaligus merupakan pengakuan bahwa pendapatan yang diperoleh pemerintah, sebagian besar (material)/tidak seluruhnya dapat disandingkan dengan beban, karena itu digunakanlah terminologi belanja.

AASB 1049:

Laporan mengenai anggaran disajikan untuk parlemen dan tidak termasuk dalam komponen laporan keuangan pemerintah.

Kritisi:

Anggaran adalah “amanah” – dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. LRA pada SAP sudahkah mencerminkan asas ini? Siapa yang bertanggung jawab atas anggaran suatu periode? AASB tampaknya menggunakan asas ini namun dengan cara yang berbeda yaitu, melaporkan pada parlemen. Maka jelas parlemen bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan bukan hanya sebagai otorisator.

Laporan Operasional

SAP:

Pelaporan anggaran hanya berhenti pada SAL, berikutnya adalah penggunaan dari anggaran tersebut dalam operasional pemerintahan. Namun, pendapatan anggaran masih dijabarkan lagi didalam LO, pertanyaannya menjadi:

Pendapatan LO ini tidak bisa dijadikan ukuran kinerja operasi bila disandingkan dengan beban, karena sudah jelas pemisahan antara beban dan belanja, di SAP ini dikenal 2 (dua) istilah yaitu belanja pada pelaporan anggaran dan beban pada pelaporan operasi, jadi tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatan LO dan beban oleh karena itu digunakan terminologi surplus defisit.

Pajak menjadi pendapatan dalam LO, berarti yang salah adalah yang mendefinisikan apa itu pajak sehingga pengelolaan pajak “tidak perlu” dipertanggungjawabkan. Bahkan, dengan memasukkan pendapatan pajak kedalam LO, maka pajak bukan tidak perlu lagi, tapi sudah “tidak bisa” dipertanggungjawabkan kepada yang membayar pajak. Dan harapan untuk bisa dipertanggungjawabkannya pajak hanya pada menunggu kemajuan sistem informasi saja.

Dalam transaksi utang piutang lintas periode, SAL bisa jadi pada akhirnya akan menjadi komponen yang bertanggung jawab atas utang bukan LO.

Ada penyusutan dalam LO seperti Laporan Laba/Rugi. Konsekuensi penerapan akuntansi akrual menjadikan LO sebagai wadah pengungkapan kinerja pemerintah. Dalam hal ini Surplus/Defisit dapat menjadi indikator kinerja kunci dalam mengumpulkan dan menggunakan sumber daya ekonomi. Tentunya nilai kinerja ini akan dipengaruhi oleh penyusutan yang merupakan wujud nilai kegiatan dari pemanfaatan aset tetap.

Kenapa tidak pakai saja istilah laba/rugi, lebih tegas dan berwibawa.

AASB 1049:

Tidak menggunakan istilah operasi pada pendapatan tetapi ‘transaksi’? dan sama saja tidak memenuhi asas “matching cost againt revenue”. Pelaporan pendapatan dan beban dengan gentle dinamakan “income statement”. Padahal dalam income statement nya masih ada pendapatan pajak yang didapat bukan karena beban, bahkan income statement AASB 1049 menggunakan istilah laba/rugi.

Laporan Perubahan Ekuitas

SAP:

Menyajikan LPE sebagai kelanjutan dari LO, yang hasilnya berupa ekuitas di neraca.

AASB 1049:

Menganggap bahwa LPE tidak begitu diperlukan untuk dilaporkan secara terpisah, namun LPE ini digabungkan di neraca.

Neraca

SAP dan AASB 1049 sama saja.

Laporan Arus Kas

SAP dan AASB 1049 sama saja persis.

Sepertinya pelaporan keuangan SAP dan AASB 1049 ini sama saja, walaupun SAP punya LRA dan SAL, sebenarnya AASB 1049 juga punya. Dan sama juga berhenti pada penganggaran saja tidak sampai ke modal. Hanya beda istilah laba/rugi dan surplus/defisit, dan SAP mewajibkan perubahan modal yang sebenarnya bisa digabungkan saja di neraca mengingat unsur-unsur yang mempengaruhi LPE semua ada pada neraca.

PENUTUP

Laporan keuangan merupakan piranti yang sangat penting untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Sebagaimana telah dikemukakan di depan tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan merupakan obyektif yang utama dari laporan keuangan, sedang obyektif-obyektif yang lain bertolak dari kedua obyektif utama tersebut.

Lingkungan operasi suatu entitas mempengaruhi obyektif dari laporan keuangannya. Memahami sifat pemerintah serta lingkungan operasinya yang kompleks adalah penting untuk menetapkan obyektif laporan keuangan pemerintah.

Obyetif dari laporan keuangan harus mengacu kepada kebutuhan informasi dari para pemakai eksternal, dengan pengertian bahwa informasi tersebut merupakan “common needs” atau “common interests” dari para pemakai yang kepentingannya tidak selalu sama. Di sektor publik seperti di sektor privat para pemakai itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok utama. Berdasarkan penelahaan atas literatur akuntansi dan pertanyaan-pertanyaan otoritatif mengenai pelaporan keuangan pemerintah, international federation of accountants public sector committee (IFAC-PSC) mengelompokkan para pemakai tersebut dalam kelompok berikut:

1.      Badan legislatif dan badan lain mempunyai kekuasaan mengatur dan mengendalikan (governing bodies).

2.      Publik (rakyat).

3.      Investor dan kreditor.

4.      Pemerintah lain, badan internasional dan penyedia sumber lain.

5.      Analisis ekonomi dan keuangan.

Mereka menginginkan laporan keuangan pemerintah itu dapat memberikan informasi mengenai:

Integritas Anggaran

Pelaporan keuangan Federal harus membantu dalam pemenuhan kewajiban pemerintah memberikan akuntanbilitas publik (publicity accountable) untuk uang-uang yang dihimpun melalui perpajakan dan sarana-sarana lain dan untuk pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan undang-undang anggaran dan peratuan perundang¬undangan yang berkaitan. Pelaporan keuangan Federal harus memungkinkan pembaca mentapkan:

·         Bagaimana sumber-sumber anggaran telah diperoleh dan digunakan dan apakah perolehan dan penggunaan tersebut sesuai dengan undang-undang anggaran,

·         Status dari sumber-sumber anggaran, dan

·         Bagaimana pelaporan anggaran berkaitan dengan informasi lain mengenai biaya operasi-operasi program dan apakah informasi mengenai status sumber-sumber anggaran diintegrasikan dan konsisten dengan informasi akuntansi lain mengenai aset dan kewajiban.

Kinerja Operasi

Laporan Keuangan harus membantu pemakai laporan dalam mengevaluasi upaya-upaya pelayanan, biaya, dan pencapaian aktivitas dari entitas pelaporan, cara bagaimana upaya dan pencapaian tersebut dibelanjakan, dan manajemen atas aset dan kewajiban entitas. Laporan keuangan harus memungkinkan pembaca menetapkan :

·         Biaya dari program-program dan aktivitas-aktivitas spesifik dan

·         Upaya-upaya dan pencapaian-pencapaian yang berkaitan dengan program-program pemerintah dan perubahannya dan dalam hubungannya dengan biaya; dan

·         Efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas aset-aset dan kewajiban-kewajibannya.

Pengurusan (Stewardship)

Laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan menaksir dampak dari operasi dan investasi pemerintah terhadap negara untuk periode yang bersangkutan dan bagaimana, sebagai hasilnya, kondisi keuangan pemerintah dan bangsa telah berubah dan mungkin berubah di masa depan.

Laporan   keuangan pemerintah juga harus memungkinkan pembaca untuk menetapkan:

·         Apakah posisi keuangan pemerintah meningkat atau menjadi lebih jelek setalah periode yang bersangkutan

·         Apakah sumber-sumber anggaran di masa depan diperkirakan akan mencukupi untuk mempertahankan pelayanan publik dan untuk memenuhi kewajiban pada waktu jatuh temponya, dan

·         Apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada kesejahteraan bangsa di masa sekarang dan di masa depan.

Sumber : 

http://rimbunpratama.wordpress.com/2011/09/18/99/

http://antilicious.wordpress.com/2012/03/31/makalah-perbandingan-harmonisasi-ifrs-di-negara-australia-dengan-ifrs-di-negara-indonesia/